Surat keterangan terdaftar (SKT) sebuah organisasi masyarakat (ormas) tingkat daerah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Meski begitu, pengajuan SKT tetap dari badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) kabupaten, kota dan provinsi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang (UU) dapat dijadikan pedoman atau rujukan.