BAHAN SOSIALISASI TERDIRI DARI : 1. KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 451/1 /102 - HUMAS DAN PROTOKOL 2018 2. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 3. PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR INFORMASI PUBLIK 4. PERMENDAGRI NOMOR NOMOR 3 TAHUN 2017 5. UNDANG - UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TNTANG DESA 6. UNDANG - UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 7. PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG SOP PPID 8. KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 451.1 /196 / HUMAS DAN PROTOKOL 2017 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMKAB TANAH DATAR 9. KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMTO 451.1 /176 / HUMAS DAN PROTOKOL 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMNETASI DI LINGKUNGAN PEMKAB TANAH DATAR 10. SLIDE POWERPOINT PAPARAN SOSIALISASI PPID 2018 11. PROSES HUKUM DI UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 12. SINERGITAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA OLEH KABID PEMERINTAHAN DESA DINAS PMDPPKB KAB. TANAH DATAR 13. KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEBSITE NAGARI OLEH ERIZAL RAMLI, SH KA DISKOMINFO KAB. TANAH DATAR