Pertanyaan Umum (FAQ)

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan serta pengelolaan dan penyimpanan dokumen informasi di badan publik (Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008).

Informasi wajib meliputi informasi berkala (minimal 6 bulan sekali), informasi serta merta, dan informasi yang tersedia setiap saat seperti Daftar Informasi Publik, peraturan, kebijakan, rencana kerja, dan laporan layanan informasi (Pasal 9–12 UU No. 14 Tahun 2008).

Setiap Warga Negara Indonesia maupun orang asing dapat mengajukan permohonan informasi publik tanpa harus menyebutkan alasan penggunaan informasi tersebut (Pasal 21 UU No. 14 Tahun 2008).

Pemberitahuan tertulis atas permohonan disampaikan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jika diperlukan, perpanjangan waktu diberikan paling lama 7 hari kerja dengan alasan tertulis (Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 18 Permendagri No. 2 Tahun 2026).

Gunakan menu Layanan → Lacak Status, lalu masukkan nomor pendaftaran yang diterima saat pengajuan. Sistem akan menampilkan riwayat dan estimasi tenggat waktu permohonan Anda.

Tidak ada biaya untuk permohonan informasi. Biaya yang dapat dibebankan hanya biaya penyalinan dan/atau pengiriman sesuai standar biaya yang diumumkan dan berprinsip meringankan pemohon (Pasal 37 dan 38 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021).

Anda dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 hari kerja sejak mengetahui alasan penolakan. Tanggapan Atasan PPID diberikan paling lama 30 hari kerja (Pasal 35–36 UU No. 14 Tahun 2008).

Jika keberatan tidak ditindaklanjuti, Anda dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis Atasan PPID (Pasal 37 UU No. 14 Tahun 2008).